KBLI 2025: Checklist Akta, NIB dan Kegiatan Usaha

Saat staf kantor menerima instruksi perubahan kegiatan usaha, pekerjaan pertama bukan mengetik kode baru. Kumpulkan fakta dan cocokkan empat sumber: instruksi klien, akta terakhir, KBLI 2025, dan data NIB/OSS. Langkah ini membantu kantor menemukan ketidaksesuaian sebelum berkas disiapkan untuk ditinjau notaris.

Artikel ini fokus pada alur pemeriksaan internal, bukan pengulangan sejarah transisi KBLI. Tabel BPS menunjukkan pemetaan KBLI 2020 ke 2025 bisa satu banding satu, satu ke beberapa, atau beberapa ke satu. Pembaruan KBLI tidak dengan sendirinya menjawab apakah perusahaan perlu mengubah maksud dan tujuan. Ringkasan BPS juga menyebut bahwa izin lama tetap berlaku dan tanggal transisi nasional 18 Juni 2026 telah lewat. Sumber: pengumuman konversi BPS.

1. Terima instruksi dan identifikasi versinya

Catat tanggal permintaan, nama badan usaha, kontak pemberi instruksi, dan tujuan perubahan. Pastikan staf bekerja dari salinan akta terakhir, bukan draf lama yang tersimpan di folder berbeda. Ambil data NIB yang diberikan klien atau yang diperoleh melalui kanal resmi dengan kewenangan yang sesuai; jangan meminta kredensial akun pribadi klien.

Tulis pertanyaan yang masih harus dijawab. Contohnya: apakah perusahaan benar-benar akan menjual jasa baru, atau hanya mengganti istilah pemasaran? Apakah perubahan itu sudah diputuskan pemegang saham? Membedakan fakta, rencana, dan asumsi mencegah staf menyusun dokumen berdasarkan uraian yang belum disetujui.

2. Uraikan kegiatan dengan kata kerja yang konkret

Hindari deskripsi seperti “usaha perdagangan dan jasa lainnya” tanpa penjelasan. Catat apa yang dijual atau dikerjakan, siapa penerimanya, dan bagaimana layanan disediakan. Untuk model usaha yang ambigu, minta contoh transaksi yang akan dilakukan dan konfirmasi apakah kegiatannya dilakukan sendiri atau sebagai jasa bagi pihak lain.

Uraian itu lalu dicocokkan dengan judul dan deskripsi KBLI 2025. Jangan memilih hanya dari kecocokan satu kata. Periksa pula catatan konversi karena satu kode lama dapat mengarah ke beberapa kelompok baru. Simpan kode yang dipertimbangkan dan alasan pemilihannya sebagai catatan kerja, bukan sebagai keputusan otomatis.

3. Cocokkan dengan akta dan data usaha

Buat tabel sederhana dengan kolom: kegiatan aktual, rumusan akta, kode serta deskripsi KBLI, data NIB, dan pertanyaan tindak lanjut. Tandai bagian yang benar-benar berbeda, bukan hanya perbedaan gaya penulisan. Jika kegiatan baru tampaknya tidak masuk ke rumusan maksud dan tujuan, eskalasikan untuk telaah notaris dan minta keputusan korporasi yang sesuai sebelum menyiapkan perubahan.

Peraturan BPS Nomor 6 Tahun 2026, efektif 10 September 2026, mengubah judul atau uraian kelompok 27201, 27203, dan 68122 menurut abstrak JDIH. Gunakan pembaruan itu saat memeriksa kelompok terkait, tetapi jangan menganggap perubahan uraian tersebut membatalkan seluruh dokumen perusahaan. Lihat JDIH BPS.

4. Beri status yang bisa dipahami pemohon

Gunakan status kerja seperti “menunggu uraian kegiatan”, “perlu konfirmasi klien”, “menunggu telaah notaris”, atau “siap disiapkan setelah keputusan korporasi”. Jangan menjanjikan persetujuan OSS/AHU atau menyebut tenggat layanan yang belum diverifikasi. Antarmuka dan kebijakan sistem dapat berubah; minta klien atau petugas berwenang memeriksa petunjuk resmi yang tampil ketika permohonan diajukan.

Contoh fiktif: PT Sagara Data meminta penambahan kegiatan konsultasi. Staf membandingkan deskripsi konsultasi aktual dengan akta dan KBLI, menemukan bahwa klien juga menyebut pengembangan perangkat lunak sebagai kegiatan baru, lalu membuat dua baris pekerjaan dan meminta klien menjelaskan mana yang benar-benar akan dijalankan. Tidak ada kode atau perubahan akta dimasukkan sebelum fakta dan keputusan dikonfirmasi.

5. Simpan bukti pemeriksaan

Arsipkan salinan dokumen yang memang diperlukan, tanggal versi yang diperiksa, tabel perbandingan, konfirmasi klien, dan catatan telaah notaris. Batasi akses ke berkas sesuai kebijakan kantor dan jangan mengirim dokumen sensitif ke saluran yang tidak disetujui. Jika klien mengoreksi instruksi, simpan versi terbaru dengan jejak tanggal supaya staf berikutnya tidak menghidupkan kembali draf yang telah diganti.

Checklist ini merupakan kontrol administrasi kantor, bukan daftar syarat resmi OSS atau AHU. Sesuaikan dengan prosedur notaris dan peraturan yang relevan.

FAQ

Apakah staf boleh mengubah NIB klien langsung? Ikuti mandat, kewenangan, serta akses resmi kantor. Jangan berbagi kata sandi atau bertindak berdasarkan asumsi.

Apa yang dilakukan jika tabel konversi memberi lebih dari satu kode? Kembali ke uraian kegiatan nyata, cek deskripsi resmi, dan minta penilaian notaris jika lingkup masih ambigu.

Apakah data akta, NIB dan KBLI harus ditulis dengan kalimat yang identik? Tidak selalu, tetapi perbedaan substansi perlu dipahami dan dicatat; kesamaan kata saja juga tidak membuktikan kesesuaian.

Sumber dan bacaan terkait

Baca tabel konversi BPS dan Peraturan BPS 6/2026. Lihat juga jenis akta notaris, perbedaan Notaris dan PPAT, serta paket NotarisApp. NotarisApp adalah alat administrasi internal, bukan layanan OSS/AHU atau penentu kecocokan KBLI.