Panduan administrasi Notaris dan PPAT, pajak properti, digitalisasi kantor, serta perkembangan hukum.
Blog NotarisApp membahas administrasi kantor, layanan pertanahan, perpajakan, dan perkembangan hukum. Artikel Oktober 2026 menyertakan sumber resmi dan tanggal pemeriksaan agar pembaca dapat menelusuri dasar penjelasannya.
Temukan panduan KBLI dan AHU, sertipikat dan tanah waris, perhitungan BPHTB dan PPh, serta laporan bulanan kantor. Pembahasan KUHP, KUHAP, rancangan peraturan, dan perkara MK membedakan aturan berlaku dari proses yang masih berjalan.
Checklist, tabel perbandingan, dan contoh fiktif membantu menjelaskan urutan pemeriksaan. Contoh tersebut ditandai sebagai ilustrasi; penanganan transaksi nyata tetap memerlukan pemeriksaan fakta, dokumen, dan petunjuk instansi terkait.
Konten disusun oleh tim NotarisApp, platform untuk mencatat klien, pekerjaan, berkas, dan laporan kantor. Kunjungi halaman utama untuk mengetahui fitur produk.

Cara membaca konversi KBLI 2020 ke 2025, menilai perubahan kegiatan usaha, dan memahami pembaruan BPS September 2026 tanpa menganggap izin lama gugur.

Checklist staf kantor untuk mencocokkan KBLI 2025, uraian usaha, akta terakhir dan NIB sebelum berkas perubahan diajukan.

Ringkasan Permenkum 10/2026 untuk memeriksa pengguna jasa, pemilik manfaat, tujuan transaksi, risiko, pencatatan, dan pelaporan secara tertib.

Cara menjelaskan biaya layanan AHU setelah PP 30/2026: bedakan PNBP, honorarium, biaya lain, dan bukti billing sebelum memberi estimasi.

Dokumen dan pemeriksaan awal untuk layanan korporasi AHU yang terblokir terkait pemilik manfaat, dengan catatan perubahan tarif dan kanal resmi.

Atur pembagian kerja kantor ketika akses AHU memerlukan verifikasi wajah notaris, tanpa berbagi kredensial atau menganggap rencana geotagging sudah wajib.

Pahami peran pengumuman BNRI/TBNRI, pengajuan melalui SABH, pembayaran PNBP, dan tindak lanjut billing yang kedaluwarsa.

Cara memakai sumber resmi kode etik sebagai rujukan praktik kantor dan meninjau komunikasi promosi tanpa menganggap ada aturan baru 2026.

Checklist untuk meninjau website, media sosial, iklan dan konten pihak ketiga dengan merujuk kode etik INI yang tersedia secara resmi.

Pahami perbedaan waarmerking, legalisasi surat di bawah tangan, dan akta autentik berdasarkan kewenangan dalam UU Jabatan Notaris.

Siapkan kronologi tanda tangan, identitas, dokumen asli dan tujuan penggunaan sebelum meminta legalisasi atau waarmerking.

Bedakan rencana digitalisasi administrasi notaris dari kewenangan membuat akta secara jarak jauh; periksa bentuk hukum dan proses tiap akta.

Gunakan AI secara terbatas untuk pekerjaan administratif, lindungi data rahasia, periksa setiap sumber, dan pastikan notaris menilai hasilnya.

Bedakan lingkup kewajiban profesi, pemeriksaan pengguna jasa, penilaian transaksi mencurigakan, dan pencatatan pengiriman laporan melalui goAML.

Ringkasan panduan DJP tentang NPPN bagi notaris sebagai wajib pajak orang pribadi, pencatatan penghasilan, dan persiapan tahun pajak berikutnya.

Pahami cakupan PERINTIS 10 Hari, pembagian tahap BPHTB, AJB, dan Kantah, serta checklist PPAT sebelum berkas diajukan.

Bedakan PPh PHTB dari BPHTB daerah, siapkan data dan bukti billing, lalu kelola validasi Coretax tanpa mengandalkan status internal.

Kenali fungsi NIB-El dan bagian penting sertipikat elektronik, lalu cocokkan data bidang tanpa menyimpulkan kepemilikan dari salinan PDF.

Gunakan checklist pihak, data bidang, kondisi objek, dan konfirmasi resmi sebelum transaksi dengan sertipikat elektronik.

Siapkan bukti kematian, bukti ahli waris, sertipikat, dan pilihan pembagian sebelum mendaftarkan peralihan tanah waris.

Bandingkan pencatatan bersama, pembagian waris, dan jual beli antarahli waris sebelum menentukan dokumen tanah.

Catat nomor berkas, layanan, tanggal, dan status resmi agar staf PPAT dapat menjelaskan tindak lanjut tanpa menjanjikan hasil.

Pahami perubahan fungsi bukti tertulis tanah bekas milik adat setelah tenggat lima tahun dan langkah pendaftaran yang dapat ditelusuri.

Status RPP Jabatan PPAT per 4 Oktober 2026, isu dalam konsultasi publik, dan cara membedakan rancangan dari aturan yang berlaku.

Kenali beda pemecahan dan pemisahan bidang, berkas yang perlu dicek, dan komponen biaya yang sebaiknya dikonfirmasi ke Kantah.

Siapkan kuasa pengambilan sertipikat dengan identitas, ruang lingkup, dan syarat kantor tujuan yang jelas tanpa memakai template universal.

Bedakan fungsi PPJB, AJB PPAT, dan sertipikat dalam jual beli tanah serta ketahui dokumen yang perlu dicek pada setiap tahap.

Panduan membaca UU 20/2025 dan aturan peralihannya: tanggal berlaku, tahap perkara, serta perubahan prosedur yang perlu diverifikasi.

Cara menemukan PDF UU 20/2025 dari sumber resmi, memeriksa statusnya, dan membaca aturan peralihan tanpa bergantung pada salinan tak jelas.

Membaca Pasal 45–50 KUHP tentang korporasi melalui contoh tata kelola, dokumentasi keputusan, dan pemeriksaan teks terkini.

Apa yang diatur Pasal 2 KUHP dan PP 55/2025, serta apa yang sedang dimohonkan dalam uji materi di MK per 4 Oktober 2026.

Status pembahasan RUU Perampasan Aset dan daftar dokumen yang layak disiapkan pihak ketiga, tanpa menganggap rancangan sebagai hukum berlaku.

Membaca status RUU Hukum Perdata Internasional, isu kontrak lintas negara, dan batas hak milik atas tanah bagi warga negara asing.

Checklist pemetaan data dan transfer lintas batas berdasarkan Pasal 56 UU PDP; enkripsi cloud saja tidak menjawab seluruh kewajiban.

Cara memikirkan verifikasi rekaman sintetis atau berubah di proses hukum, dengan membedakan pelatihan AI MA, aturan bukti, dan dugaan.

Kronologi singkat perkara 317/PUU-XXIV/2026, pasal yang dimohonkan pengujian, dan alasan permohonan tidak sama dengan putusan MK.

Pasal 285 KUHAP baru dan perkara 342/PUU-XXIV/2026: pahami isi norma, dalil pemohon, dan status sidang secara terpisah.

Apa yang dilaporkan DPR tentang pengesahan UU Pengaturan Reforma Agraria dan dokumen yang perlu diverifikasi sebelum menyimpulkan aturan berlaku.

Pahami rumus BPHTB, PPh pengalihan tanah, asumsi simulasi, dan validasi Coretax. Pisahkan pajak, PNBP, serta honorarium PPAT.

Siapkan laporan bulanan Notaris dan PPAT dengan daftar terpisah, pemeriksaan nomor, tenggat, laporan nihil, serta bukti penerimaan.

Kenali jenis akta Notaris, perjanjian, badan usaha, kuasa, dan wasiat. Bedakan akta PPAT serta layanan legalisasi dan waarmerking.

Pahami perbedaan Notaris dan PPAT, jabatan yang digunakan, wilayah kerja, serta pilihan layanan untuk perusahaan, perjanjian dan tanah.

Kenali NotarisApp Offline: aplikasi notaris gratis selamanya untuk Windows dan Mac Apple Silicon. Pelajari fitur, batasan, penyimpanan data, dan cara unduhnya.

Panduan unduh dan install NotarisApp Offline di Windows serta Mac Apple Silicon: syarat perangkat, login Google pertama, backup, dan bantuan teknis WhatsApp.

Bandingkan NotarisApp gratis offline dan online berlangganan: akses staf, laporan, invoice, penyimpanan berkas, serta cara pindah data tanpa mengetik ulang.

Software notaris membantu kantor mencatat klien, akta, berkas, invoice, tanda terima, dan laporan dalam satu alur kerja yang rapi.

Software notaris tidak selalu dibutuhkan sejak hari pertama. Kenali tanda bahwa Excel mulai menghambat pekerjaan dan susun perpindahan secara bertahap.

Memilih software notaris untuk kantor kecil perlu dimulai dari kebutuhan, anggaran, akses staf, kepemilikan data, ekspor, dan uji coba singkat.

Aplikasi akta PPAT membantu kantor mencatat klien dan akta, menata berkas, memantau status, membuat invoice, tanda terima, dan laporan bulanan tanpa mengambil alih kewenangan hukum PPAT.

Aplikasi akta PPAT mengelola administrasi internal kantor, sedangkan Mitra ATR/BPN menyediakan layanan resmi ATR/BPN. Pahami peran keduanya sebelum memilih alur kerja.

NotarisApp menyimpan seluruh dokumen langsung di Google Drive milik Notaris — bukan di server aplikasi. Pelajari mengapa arsitektur ini menjadikan NotarisApp aplikasi notaris paling aman dan terpercaya di Indonesia.

Generasi baru notaris butuh tools yang bukan hanya fungsional, tapi juga nyaman digunakan. NotarisApp hadir dengan antarmuka modern yang intuitif — cocok untuk notaris milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan teknologi.

Arsip fisik masih jadi tulang punggung kantor notaris di Indonesia. Tapi tumpukan map, lemari besi penuh, dan risiko bencana mengancam kelangsungan data klien. Kenali 7 masalah kritis dan solusinya.

Perbandingan lengkap antara menggunakan NotarisApp dan pencatatan manual tradisional. Analisis dari segi waktu, biaya, keamanan, dan akurasi data kantor notaris.

Banyak kantor notaris menggunakan Excel atau Google Sheets untuk pencatatan. Tapi apakah spreadsheet benar-benar cukup? Perbandingan fitur, keterbatasan, dan solusi yang lebih baik.

Kriteria memilih software notaris terbaik di Indonesia. Apa saja fitur wajib, pertimbangan keamanan data, dan mengapa integrasi Google Drive menjadi standar baru kantor notaris modern.

5 alasan utama kantor notaris harus beralih dari pencatatan manual ke sistem digital. Dari efisiensi waktu hingga keamanan data dengan integrasi Google Drive.
Daftar akta dan daftar lain Notaris dilaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD). Laporan PPAT mempunyai dasar, penerima, dan tenggat tersendiri. Pelaporan wasiat serta perpajakan juga perlu dipisahkan. Baca checklist laporan bulanan Notaris & PPAT dan cocokkan format dengan petunjuk instansi penerima.
BPHTB menggunakan tarif dan NPOPTKP yang berlaku di daerah objek tanah. PPh pengalihan mempunyai tarif umum 2,5%, kategori berbeda, serta pengecualian tertentu. Jangan menerapkan satu simulasi pada semua transaksi. Lihat rumus dan contoh perhitungan beserta asumsi.
Notaris dan PPAT mempunyai dasar jabatan serta kewenangan berbeda. PPAT membuat akta untuk perbuatan hukum tertentu dalam pendaftaran tanah. PP 24/2016 menyebut daerah kerja PPAT satu provinsi, dengan pengaturan pelaksanaan lebih lanjut; kewenangan aktual tetap perlu diperiksa. Baca perbandingan kewenangan dan layanan.
Software khusus dapat membantu memisahkan pekerjaan Notaris dan PPAT, menata berkas, serta menyiapkan laporan. Manfaatnya bergantung pada kebutuhan dan cara kerja kantor. Bandingkan dahulu dalam panduan software notaris dan Excel.
Arsip fisik memerlukan perlindungan dari kebakaran, banjir, kerusakan, dan akses tanpa wewenang. Cadangan digital membantu penelusuran, tetapi tidak otomatis menggantikan kewajiban atas minuta dan protokol. Baca batas hukum protokol digital.
Periksa lokasi penyimpanan, pembatasan akses, pencadangan, dan cara mengambil kembali data sebelum memilih aplikasi. Penyimpanan cloud tetap memerlukan pengamanan serta pemeriksaan kewajiban perlindungan data. Baca checklist UU PDP dan cloud kantor hukum.
Kemudahan penggunaan perlu diuji lewat tugas harian, seperti mencari klien, mencatat pekerjaan, dan menyiapkan laporan. Libatkan staf yang akan memakainya dan bandingkan hasil uji dengan kebutuhan kantor. Baca panduan memilih software notaris.
Mulai kelola klien, akta, dan laporan bulanan dalam satu dashboard.
Coba Gratis Sekarangarrow_forward