Laporan Bulanan Notaris dan PPAT: Checklist Terbaru

Laporan bulanan Notaris dan PPAT mempunyai daftar, penerima, serta dasar kewajiban berbeda. Kantor yang menangani dua jabatan perlu menutup periode secara terpisah, walaupun staf dan tempat kerjanya sama. Satu berkas gabungan dapat menyulitkan pemeriksaan nomor dan bukti pengiriman.

Panduan ini diperbarui 4 Oktober 2026. Fokusnya adalah menyiapkan data yang dapat diperiksa: apa yang telah dibuat, register mana yang dipakai, laporan apa yang disampaikan, dan bukti penerimaan yang tersimpan. Format layanan serta kanal penerimaan perlu dicocokkan dengan petunjuk instansi tujuan.

Kenali laporan dan tenggatnya

UU Nomor 30 Tahun 2004, Pasal 61 mengatur penyampaian salinan daftar akta dan daftar lain kepada MPD, paling lama 15 hari pada bulan berikutnya. Penjelasannya menghitung tanggal 1 sampai tanggal 15. Pasal yang sama mengatur pemberitahuan jika dalam satu bulan tidak dibuat akta.

Untuk PPAT, Perka BPN Nomor 1 Tahun 2006, Pasal 62 mengatur laporan semua akta kepada Kepala Kantor Pertanahan dan Kepala Kantor Wilayah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pasal ini juga memuat laporan jenis akta tertentu kepada instansi pajak.

Jangan menggunakan satu tenggat untuk seluruh baris. Administrasi perpajakan dan kanal elektronik mempunyai ketentuan tersendiri yang perlu diperiksa melalui portal layanan DJP.

Wasiat dan goAML bukan laporan yang sama

UU Nomor 2 Tahun 2014, Pasal 16 ayat (1) huruf i–k mengatur daftar akta terkait wasiat, daftar nihil, dan pengirimannya dalam lima hari pada minggu pertama bulan berikutnya. Tanggal pengiriman juga perlu dicatat sesuai ketentuan.

Pelaporan melalui goAML mempunyai tujuan dan dasar berbeda dari penutupan register bulanan. Menghasilkan PDF daftar akta tidak berarti kewajiban pelaporan PPATK telah selesai. Lihat administrasi bukti dan pelaporan goAML untuk memisahkan alurnya.

Buat daftar tugas berdasarkan jenis laporan. Pada setiap tugas, tuliskan siapa penyusun, siapa pemeriksa, siapa yang mengirim, dan di mana bukti penerimaan disimpan. Pembagian ini merupakan saran administrasi, bukan pengalihan tanggung jawab jabatan.

Checklist data sebelum menutup bulan

Mulai dari register dan dokumen yang telah disahkan, bukan ingatan staf atau daftar janji layanan. Pekerjaan yang masih berupa konsep perlu dibedakan dari akta yang sudah dibuat.

1. Cocokkan periode dan nama pejabat pada setiap daftar.
2. Periksa nomor, tanggal, jenis akta, serta nama pihak terhadap sumbernya.
3. Pisahkan akta Notaris, legalisasi, waarmerking, dan akta PPAT.
4. Telusuri nomor yang tampak melompat; jangan membuat akta fiktif agar urutan terlihat rapi.
5. Periksa data bidang, nilai transaksi, serta bukti pajak untuk baris PPAT yang memerlukannya.
6. Catat koreksi, sumber koreksi, pemeriksa, dan versi dokumen.

Sebagai contoh fiktif, sebuah kantor mempunyai 12 akta Notaris, tiga legalisasi, dan tujuh akta PPAT dalam satu bulan. Angka itu menghasilkan beberapa kelompok pencatatan; bukan 22 akta Notaris. Pengelompokan sejak awal mencegah penjumlahan yang salah ketika rekap dibuat.

Jika nama dalam daftar berbeda dari identitas, hentikan baris tersebut untuk pemeriksaan. Jangan mengganti identitas hanya agar format laporan dapat diekspor.

Format cetak tidak menentukan sahnya laporan

Kantor dapat memakai A4 atau A3 untuk menghasilkan keluaran yang terbaca. Namun, ukuran kertas atau jenis font yang tersedia di aplikasi bukan dasar untuk menyatakan bahwa semua instansi nasional mensyaratkan tampilan yang sama.

Gunakan contoh atau petunjuk resmi dari penerima. Periksa kolom, satuan nilai, tanda tangan, pengesahan, serta mekanisme unggah atau penyerahan yang diminta. Jika sebuah template kantor berbeda dari petunjuk baru, perbaiki templatenya sebelum mengirim.

Untuk menjaga keterbacaan, tampilkan satuan luas dan nilai secara konsisten. Jangan mencampur rupiah dengan ribuan rupiah tanpa penanda. Buat satu versi final yang jelas agar staf tidak mengirim dua dokumen berbeda untuk periode yang sama.

Dari draf laporan sampai bukti penerimaan

Setelah laporan disusun, lakukan pemeriksaan kedua terhadap register. Simpan salinan final beserta daftar koreksi. Baru kemudian lakukan pengiriman melalui kanal yang diterima instansi.

Status kerja yang berguna adalah draf, diperiksa, dikirim, dan bukti diterima tersedia. Keempat status itu membantu staf menjelaskan kemajuan tanpa menyamakan ekspor PDF dengan pengiriman.

Perka BPN 1/2006 Pasal 62 juga mengatur bukti penerimaan untuk penyampaian laporan. Untuk kanal elektronik, simpan bukti yang diterbitkan kanal resmi. Catat waktu, penerima, nomor bukti, dan berkas yang benar-benar dikirim.

Pertanyaan yang sering muncul

Apa yang dilakukan jika tidak ada akta?

UUJN mengatur pemberitahuan keadaan nihil kepada MPD. Untuk PPAT atau keadaan khusus seperti cuti, cocokkan kewajiban dengan aturan serta petunjuk penerima; jangan menyalin ketentuan satu jabatan ke jabatan lain.

Apakah laporan bulanan menggantikan pendaftaran akta PPAT?

Tidak. Pengiriman laporan berkala dan penyampaian akta untuk pendaftaran adalah pekerjaan berbeda. Buat kontrol terpisah agar tenggat salah satunya tidak terlewat.

Apakah NotarisApp mengirim laporan ke instansi secara otomatis?

Artikel ini tidak menjanjikan integrasi pengiriman resmi. NotarisApp membantu menata klien, pekerjaan, dan keluaran administrasi sesuai fitur paket. Kantor tetap memeriksa laporan dan menyimpannya bersama bukti penyampaian. Lihat paket online dan perbedaan pekerjaan Notaris–PPAT.