Tarif AHU 2026: Pisahkan PNBP dan Honorarium Notaris

Mulai 1 Agustus 2026, layanan yang tercakup dalam PP Nomor 30 Tahun 2026 menggunakan ketentuan PNBP baru. Saat menyusun estimasi untuk klien, pisahkan tarif resmi negara dari honorarium notaris dan biaya lain yang memang terkait dengan pekerjaan. Satu angka gabungan tanpa uraian membuat klien sulit mengetahui apa yang dibayar kepada negara dan apa yang merupakan jasa kantor.

AHU mengumumkan penerapan PP 30/2026 sejak 1 Agustus. PP tersebut memuat jenis dan tarif PNBP, tetapi nominalnya bergantung pada jenis layanan dan pos dalam lampiran. Artikel ini sengaja tidak mencantumkan angka: sebelum mengutip tarif, cocokkan permohonan spesifik dengan lampiran resmi dan billing yang berlaku saat transaksi. Sumber: pengumuman AHU dan PP 30/2026 di JDIH BPK.

Tiga pos biaya yang sebaiknya dibedakan

PNBP adalah penerimaan negara yang dibayarkan untuk layanan atau keluaran yang dikenai tarif. Cantumkan nama layanan dan dasar perhitungannya, bukan hanya “biaya AHU”. Jika permohonan memerlukan lebih dari satu keluaran, jangan menganggap tarifnya satu baris; periksa lampiran sesuai jenis transaksi.

Honorarium notaris merupakan pos jasa profesional yang berbeda dari PNBP. UU Jabatan Notaris menyediakan pengaturan mengenai honorarium dalam bagian tersendiri (Pasal 36). Jelaskan ruang lingkup pekerjaan yang ditawarkan kantor dengan bahasa sederhana: misalnya penelaahan dokumen atau penyusunan berkas, bila memang termasuk dalam penawaran. Jangan menyebut honorarium sebagai tarif resmi negara.

Biaya pihak ketiga atau pengeluaran lain hanya dicantumkan bila benar-benar ada dan dapat dijelaskan. Sebutkan dasar dan statusnya: perkiraan, tagihan aktual, atau belum timbul. Jangan menambahkan pos yang tidak jelas atau menyamarkannya dalam tarif resmi.

Verifikasi tarif per layanan

Buka PP 30/2026 dan cari layanan yang sama dengan permohonan klien. Cocokkan nama layanan, satuan, keterangan, dan kondisi pengenaan pada lampiran. Jika ada layanan yang mirip, jangan memilih baris berdasarkan kemiripan kata saja. Apabila lampiran atau billing sistem belum jelas, tandai sebagai perlu konfirmasi dan jangan menjanjikan angka final.

AHU menyatakan perubahan PNBP mulai berlaku 1 Agustus 2026. Karena tarif dan mekanisme dapat bergantung pada jenis layanan, nilai pada contoh lama, unggahan media sosial, atau kuitansi terdahulu bukan pengganti pemeriksaan tarif sekarang. Simpan salinan sumber tarif yang diperiksa dan tanggal pemeriksaan pada catatan estimasi.

Format estimasi yang mudah diaudit

Buat rincian empat kolom: jenis pos, keterangan, estimasi atau jumlah tagihan, dan bukti. Untuk PNBP, tautkan ke layanan/nomor billing dan setelah dibayar simpan bukti pembayaran. Untuk honorarium, jelaskan jasa dan kesepakatan dengan klien. Untuk pengeluaran lain, catat penerima atau dokumen pendukung bila tersedia.

Tuliskan status estimasi secara eksplisit. Contoh: “PNBP mengikuti billing resmi yang diterbitkan untuk permohonan ini; nilai belum final sebelum billing tersedia.” Kalimat ini lebih aman daripada mencantumkan angka tarif lama yang belum diverifikasi.

Contoh fiktif

PT Reka Karya, contoh rekaan, meminta perubahan data perseroan. Kantor mencatat tiga baris: PNBP sesuai tagihan resmi setelah jenis layanan dipastikan, honorarium untuk ruang lingkup kerja yang disepakati, dan pengeluaran lain hanya bila muncul dengan bukti. Staf tidak mengisi tarif PNBP dengan angka dari transaksi sebelumnya. Setelah billing diterbitkan, rincian diperbarui dan bukti pembayaran ditautkan ke berkas.

Checklist sebelum dikirim ke klien

• Pastikan nama layanan AHU sesuai permohonan.
• Periksa pos tarif dalam PP 30/2026 dan tanggal berlakunya.
• Pisahkan PNBP dari honorarium dan biaya lain.
• Beri label jelas pada perkiraan yang belum final.
• Simpan billing dan bukti pembayaran resmi.
• Cocokkan jumlah pada estimasi dan kuitansi.
• Jangan menjanjikan hasil atau waktu layanan berdasarkan harga saja.

FAQ

Apakah PP 30/2026 mengubah honorarium notaris? Artikel ini tidak menyimpulkan demikian. PNBP dan honorarium adalah pos berbeda; periksa masing-masing dasar yang berlaku.

Bolehkah memakai tarif dari berkas bulan lalu? Gunakan hanya setelah memastikan jenis layanan, ketentuan, dan billing masih sama.

Mengapa artikel ini tidak menampilkan nominal? Tanpa mencocokkan setiap pos tarif dengan layanan tertentu, angka dapat menyesatkan. Periksa lampiran resmi dan billing aktual.

Referensi dan bacaan terkait

Sumber utama adalah PP 30/2026 pada JDIH BPK, pengumuman implementasi AHU, dan UU 30/2004 tentang Jabatan Notaris. Lihat juga alur BNRI/TBNRI dan billing serta paket NotarisApp. NotarisApp dapat membantu mencatat rincian dan bukti internal, tetapi tidak menentukan atau memungut tarif pemerintah.