BNRI/TBNRI untuk PT dan Yayasan: Alur dan Billing

Pengumuman badan hukum dan penerbitan keputusan atau pemberitahuan adalah tahapan yang berbeda. Permenkum Nomor 14 Tahun 2026 mengatur tata cara pengumuman perseroan terbatas dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI), serta pengumuman yayasan dalam TBNRI. Aturan ini berlaku sejak 20 Agustus 2026 dan mencabut dua peraturan pengumuman terdahulu. Sumber: Permenkum 14/2026 di JDIH BPK dan naskah lengkap.

DJPP menyampaikan pada 22 September bahwa pengajuan dilakukan secara elektronik melalui SABH bersamaan dengan permohonan pendirian atau perubahan yang relevan. Mekanisme menghubungkan data SABH, billing PNBP melalui SIMPONI, pembayaran, penomoran, dan penerbitan pengumuman. Artikel ini menjelaskan urutan administrasi umum; periksa petunjuk yang tampil saat mengajukan karena alur sistem dapat berubah. Sumber: sosialisasi DJPP tentang BNRI/TBNRI.

Bedakan persetujuan atau pemberitahuan dari pengumuman

Dalam pencatatan kantor, simpan secara terpisah dokumen keputusan/pemberitahuan dan bukti pengumuman. Status “permohonan dikirim” tidak selalu berarti pengumuman telah terbit. Permenkum 14/2026 menyatakan pembayaran tarif PNBP perlu dilakukan; jika pembayaran belum terjadi, keputusan atau pemberitahuan belum diumumkan sesuai prosedur. Karena itu, staf perlu memeriksa status akhir dan bukti publikasi, bukan berhenti saat menerima nomor permohonan.

Jangan menjelaskan kepada klien bahwa badan hukum “belum ada” hanya karena bukti BNRI/TBNRI belum masuk. Sebaliknya, jangan pula menyatakan seluruh tahapan selesai sebelum status layanan dan dokumen keluaran diperiksa. Gunakan istilah yang sesuai dengan status yang benar-benar tampil.

Urutan yang perlu dicatat staf

Pertama, pastikan permohonan korporasi yang relevan telah diisi dan data yang akan diumumkan cocok dengan dokumen sumber. Kedua, perhatikan billing yang diterbitkan sistem dan cocokkan nama entitas serta jenis layanan. Ketiga, pastikan pembayaran dilaksanakan melalui kanal yang ditentukan, lalu simpan bukti pembayaran. Terakhir, periksa penerbitan nomor dan pengumuman elektronik; unduh atau arsipkan bukti yang tersedia.

DJPP melaporkan bahwa billing berlaku tujuh hari kalender dalam sosialisasi September 2026. Jika billing kedaluwarsa, menurut penjelasan DJPP pemohon dapat meminta penerbitan ulang melalui menu “Terbitkan Ulang Kode Billing SK”. Karena menu dan masa berlaku bisa diperbarui, pastikan petunjuk akun terkini sebelum memberi instruksi kepada pemohon.

Buat jejak billing yang mudah diperiksa

Simpan tanggal billing dibuat, batas waktu sebagaimana tertulis pada tagihan, nominal yang tampil, tanggal pembayaran, bukti transaksi, dan status pengumuman. Hindari menyalin nominal dari permohonan sebelumnya: tarif PNBP bergantung pada layanan, dan PP 30/2026 berlaku sejak 1 Agustus 2026. Rujuk PP 30/2026 dan cocokkan dengan billing aktual.

Jika bukti pembayaran belum tercatat, jangan mengulang pembayaran sebelum memeriksa status transaksi dan petunjuk resmi. Catat nomor referensi pembayaran dan hubungi dukungan layanan bila statusnya tidak jelas. Langkah ini mengurangi risiko pembayaran ganda dan membuat komunikasi dengan klien lebih terukur.

Contoh fiktif

PT Awan Nusa, perusahaan rekaan, mengajukan perubahan anggaran dasar. Setelah data permohonan disiapkan melalui SABH, staf memeriksa billing dan mencatat tanggal kedaluwarsa yang tertulis. Klien membayar melalui mekanisme resmi. Staf mengarsipkan bukti pembayaran, menunggu pembaruan status, lalu mengunduh bukti pengumuman ketika tersedia. Jika tagihan terlewat, staf memeriksa menu resmi untuk penerbitan ulang dan tidak memakai billing lama tanpa konfirmasi.

Dalam komunikasi dengan klien, jelaskan tahapan terakhir yang benar-benar tercatat. Contohnya, setelah pembayaran tetapi sebelum bukti pengumuman diterbitkan, statusnya adalah “pembayaran tercatat, menunggu pengumuman”, bukan “selesai”. Bila sistem belum memperbarui status, simpan bukti dan catat waktu pemeriksaan agar tindak lanjut tidak dimulai dari awal oleh staf lain.

Checklist akhir

• Pastikan jenis badan dan jenis pengumuman sesuai.
• Cocokkan data yang akan dipublikasikan dengan dokumen korporasi.
• Simpan salinan billing dan tanggal berlakunya.
• Bayar melalui kanal resmi dan arsipkan bukti.
• Periksa status nomor dan publikasi elektronik.
• Jika billing kedaluwarsa, gunakan panduan sistem yang terbaru.
• Beri klien status faktual: disiapkan, ditagihkan, dibayar, atau diumumkan.

FAQ

Apakah SK atau pemberitahuan sama dengan bukti pengumuman? Tidak; catat sebagai keluaran berbeda dan periksa status publikasi.

Berapa lama billing berlaku? DJPP melaporkan tujuh hari kalender pada sosialisasi 22 September 2026. Baca masa berlaku yang tertulis pada billing dan panduan terbaru.

Apakah aturan ini juga mencakup yayasan? Permenkum 14/2026 mengatur pengumuman yayasan di TBNRI; cocokkan jenis transaksi dan keluaran yang relevan.

Referensi dan bacaan terkait

Baca Permenkum 14/2026, berita DJPP 22 September, dan PP 30/2026. Lihat juga pemisahan PNBP dan honorarium dan paket NotarisApp. NotarisApp dapat mencatat progres serta bukti internal; aplikasi ini tidak terhubung dengan SABH atau SIMPONI.