PMPJ Notaris 2026: Checklist Berdasarkan Aturan Baru

Permenkum Nomor 10 Tahun 2026 mengatur Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi notaris. Aturan ini berlaku sejak 6 Februari 2026 dan mencabut Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017. Karena itu, kantor sebaiknya memperbarui daftar periksa berdasarkan naskah baru, bukan menyalin prosedur lama tanpa membandingkan pasalnya. Sumber: teks dan status peraturan di JDIH BPK dan naskah lengkap PDF.

PMPJ bukan pemeriksaan identitas satu kali atau tugas yang hanya muncul saat suatu angka transaksi tercapai. Peraturan mengatur hubungan usaha dan pemicu lain; pendekatan berbasis risiko perlu mempertimbangkan pengguna jasa, pemilik manfaat, tujuan hubungan, sumber dana, serta jenis pekerjaan. Checklist berikut membantu pencatatan. Ia bukan pengganti pembacaan pasal, penilaian notaris, atau prosedur pelaporan resmi.

1. Tentukan lingkup pekerjaan dan pemicu pemeriksaan

Catat jenis layanan yang diminta, siapa pengguna jasa, siapa yang hadir atau memberi instruksi, dan dalam kapasitas apa mereka bertindak. Peraturan mencakup kegiatan tertentu seperti pendirian atau pembelian dan penjualan badan hukum, pengelolaan uang, efek, rekening atau perusahaan, serta transaksi properti. Daftar lingkup dalam peraturan perlu dicocokkan dengan pekerjaan yang sebenarnya; jangan menganggap semua berkas memiliki tingkat pemeriksaan yang sama.

Hubungan usaha adalah salah satu alasan untuk melakukan PMPJ. Aturan juga memuat pemicu khusus seperti transaksi keuangan paling sedikit Rp100 juta, dugaan transaksi mencurigakan, atau keraguan atas kebenaran informasi pengguna jasa. Jangan mengubah angka itu menjadi satu-satunya ambang. Jika ada hubungan usaha atau pemicu lain, tetap ikuti ketentuan yang relevan meski transaksi berada di bawah nominal tersebut.

2. Identifikasi dan verifikasi pengguna jasa

Kumpulkan identitas, kapasitas, alamat atau informasi lain yang dipersyaratkan untuk jenis pengguna jasa dan pekerjaannya. Bedakan antara individu yang menjadi pengguna jasa, wakil yang datang, dan badan hukum yang diwakili. Periksa kewenangan wakil dengan dokumen korporasi atau surat kuasa yang sesuai, lalu catat sumber dan tanggal pemeriksaan.

Permenkum 10/2026 menetapkan cara tatap muka langsung pada kondisi yang disebut dalam Pasal 10 ayat (2). Jangan memperluas atau menyederhanakan ketentuan itu dengan kebiasaan kantor semata; lihat teks pasal lengkap dan dokumentasikan bagaimana cara verifikasi dilakukan untuk kasus yang ditangani.

3. Telusuri pemilik manfaat dan tujuan transaksi

Untuk badan hukum atau pengaturan yang relevan, catat pemilik manfaat dan dasar informasi yang digunakan. Jika struktur kepemilikan bertingkat, buat bagan ringkas yang menunjukkan hubungan antarentitas dan titik ketika orang perseorangan mengendalikan atau memperoleh manfaat. Beri tanda pada celah data, jangan isi dari dugaan.

Tanyakan tujuan hubungan usaha, sifat transaksi, dan sumber dana sesuai kewajiban yang berlaku. Simpan pertanyaan serta jawaban yang diberikan pengguna jasa. Jika dokumen perusahaan, identitas, dan penjelasan transaksi tidak selaras, eskalasikan untuk pemeriksaan lebih lanjut sebelum kantor menyimpulkan berkas sudah lengkap.

4. Nilai risiko dan pantau perubahan

Catat penilaian risiko berdasarkan faktor yang ditentukan peraturan dan prosedur kantor. Permenkum 10/2026 meminta analisis kewajaran transaksi untuk potensi risiko rendah, menengah, maupun tinggi (Pasal 23). Karena itu, jangan menjadikan label “risiko rendah” alasan untuk melewati analisis. Catat informasi yang dibandingkan, hal yang tampak tidak wajar, dan tindakan tindak lanjut.

Pemantauan dapat berubah ketika muncul dokumen baru, perubahan pemilik manfaat, perubahan pola transaksi, atau keraguan baru. Simpan tanggal pembaruan agar staf dapat membedakan informasi awal dari informasi yang diterima belakangan.

5. Simpan rekam proses dan eskalasi secara tertib

Peraturan mengatur pencatatan dokumen pengguna jasa dan pemilik manfaat, dokumen transaksi, serta korespondensi. Buat indeks berkas yang menunjuk dokumen, tanggal diterima, orang yang memeriksa, dan hasilnya. Akses perlu dibatasi sesuai kebutuhan kerja karena data identitas dan sumber dana bersifat sensitif.

Jika terdapat transaksi mencurigakan menurut ketentuan, peraturan mewajibkan pelaporan kepada PPATK. Pasal 27 mengatur penyampaian sesegera mungkin dan paling lambat tiga hari kerja sejak notaris mengetahui adanya transaksi mencurigakan. Jangan menunda penanganan hanya karena berkas belum cocok dengan checklist internal. Ikuti kanal resmi, jaga kerahasiaan proses, dan konsultasikan ke fungsi atau petugas yang bertanggung jawab.

Contoh fiktif

Sebuah perusahaan rekaan meminta bantuan dalam transaksi pengalihan aset. Wakil yang hadir membawa dokumen identitas, tetapi struktur kepemilikan yang disampaikan tidak menjelaskan siapa pengendali akhirnya. Staf mencatat kekurangan itu, meminta dokumen pendukung melalui kanal yang disetujui, dan menahan status berkas sebagai “menunggu klarifikasi”. Notaris menilai informasi dan tindakan berikutnya. Ini ilustrasi kerja, bukan cerita klien atau kesimpulan bahwa transaksi tertentu mencurigakan.

FAQ

Apakah nominal Rp100 juta satu-satunya pemicu PMPJ? Bukan. Hubungan usaha dan pemicu lain dalam peraturan harus dinilai tersendiri.

Apakah checklist ini membuktikan kepatuhan? Tidak. Checklist hanya alat pencatatan internal; pemenuhan ketentuan bergantung pada fakta, penilaian, dan aturan yang berlaku.

Apakah prosedur 2017 masih menjadi dasar utama? Permenkum 10/2026 secara tegas mencabut Permenkumham 9/2017.

Referensi dan bacaan terkait

Baca Permenkum 10/2026 di JDIH BPK beserta naskah lengkapnya. Untuk konteks pelaporan profesi, lihat panduan PPATK tentang pelaporan. Baca juga goAML untuk notaris: menyiapkan bukti dan alur pelaporan dan paket NotarisApp. NotarisApp dapat membantu administrasi berkas internal; aplikasi ini tidak menganalisis transaksi atau mengirim laporan ke PPATK.