AI dan Deepfake di Pengadilan: Batas Etika dan Verifikasi

Rekaman suara atau video yang dibuat atau diubah dengan kecerdasan artifisial dapat mempersulit pemeriksaan keaslian. “Deepfake” di sini dipakai sebagai istilah penjelas untuk konten sintetis atau manipulatif yang meniru orang, bukan sebagai kesimpulan bahwa satu pasal tertentu mengatur kategori bukti khusus. Pada September 2026, Mahkamah Agung mengumumkan pelatihan kecerdasan artifisial bagi hakim dengan tema kejahatan, batas etika, dan pemanfaatan di pengadilan. Pengumuman itu tidak membuktikan bahwa seluruh hakim telah mendapat pelatihan atau bahwa kurikulumnya khusus mengenai deepfake. Berita resmi BSDK Mahkamah Agung.

Untuk perkara pidana, baca ketentuan alat bukti pada undang-undang yang berlaku. UU 20/2025 memuat pengaturan bukti elektronik dan autentikasi; penerapannya pada berkas nyata bergantung pada cara perolehan, keutuhan, konteks, serta pemeriksaan oleh pihak berwenang. Teks resmi UU 20/2025.

Untuk perubahan prosedur dan aturan peralihan, lihat peta KUHAP baru dan lama. Untuk penyimpanan rekaman dan dokumen sensitif, artikel UU PDP dan cloud kantor hukum membahas pemetaan alur data.

Bedakan risiko manipulasi dari bukti bahwa manipulasi terjadi

Kualitas visual yang janggal, jeda suara, atau hasil detektor otomatis dapat menjadi sinyal untuk diperiksa, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan pemalsuan. Sebaliknya, rekaman yang tampak wajar juga belum tentu utuh atau lengkap. Simpan file asli, sumber perangkat, metadata yang tersedia, cara file diterima, dan seluruh salinan kerja. Catat siapa yang menyalin, kapan dilakukan, dengan alat apa, dan apakah format berubah.

Jangan memotong atau mengompres file sebelum menyimpan salinan sumber. Jika perlu membuat cuplikan untuk konsultasi, catat rentang waktu dan perangkat lunak yang dipakai, lalu tautkan kembali ke file asal. Jangan mengunggah rekaman sensitif ke layanan AI publik tanpa kewenangan dan pemeriksaan risiko data.

Baca aturan bukti sebelum memakai alat AI

Pasal 235 UU 20/2025 merinci jenis alat bukti dan mengatur bahwa bukti yang diajukan harus dapat diverifikasi keautentikannya serta diperoleh secara tidak melawan hukum. Rumusan pasal lengkap, konteks bab, dan aturan pembuktian terkait perlu dibaca bersama. Jangan menjanjikan bahwa metadata, tanda tangan digital, watermark, atau hasil detektor otomatis pasti cukup untuk memenuhi standar pada suatu perkara.

AI dapat membantu menyusun transkrip awal, membandingkan berkas, atau mengidentifikasi bagian yang layak diperiksa lebih lanjut. Hasilnya harus ditinjau oleh manusia dan dicocokkan dengan sumber. Simpan versi input dan output, nama alat, tanggal proses, serta keputusan koreksi. Jangan menyajikan ringkasan model sebagai kutipan literal atau kesimpulan forensik.

Protokol pemeriksaan rekaman yang masuk akal

Mulai dari sumber: siapa merekam, perangkat apa, kapan, dalam kondisi apa, dan bagaimana file berpindah. Periksa versi asli dan salinan, metadata, kontinuitas suara atau gambar, serta kecocokan dengan bukti lain. Bila integritas dipersoalkan, minta pemeriksaan ahli yang menggunakan metode transparan dan jelaskan batasnya. Simpan catatan rantai penguasaan berkas secara konsisten.

Contoh fiktif: klien memberikan video pesan suara yang diduga meniru pejabat. Staf kantor dapat menandai waktu penerimaan, menyimpan salinan tanpa perubahan, meminta asal file, dan mencatat pertanyaan untuk penasihat. Jangan mengunggah video ke media sosial untuk “menguji reaksi” atau mengumumkan hasil detektor sebagai fakta. Penggunaan atau publikasi dapat menimbulkan dampak hukum dan privasi tersendiri.

Etika penggunaan AI di lingkungan hukum

Pelatihan MA menunjukkan lembaga peradilan sedang membahas pemanfaatan dan batas etika AI, tetapi keputusan dalam perkara tetap mengikuti hukum acara dan tanggung jawab manusia. Pengguna profesional sebaiknya mengungkapkan penggunaan alat saat relevan, melindungi kerahasiaan, memverifikasi sumber, dan tidak membuat atau mengubah bukti. Aturan internal harus menjelaskan data apa yang boleh diproses, siapa yang meninjau, dan bagaimana hasil disimpan.

Sebelum mencoba alat, tentukan apakah data dapat diproses di layanan tersebut dan siapa yang akan melihat hasilnya. Uji dengan contoh nonrahasia lebih dahulu, ukur tingkat kesalahan, dan tetapkan titik ketika pekerjaan harus dihentikan untuk pemeriksaan ahli. Catat versi alat karena model serta kebijakan penyedia dapat berubah. Hindari menjanjikan bahwa AI mampu mendeteksi semua rekaman manipulatif.

Artikel ini menjelaskan risiko umum, bukan menyatakan semua konten AI tidak dapat menjadi bukti atau bahwa satu metode digital selalu sah. Untuk perkara konkret, isu autentikasi, cara perolehan, relevansi, dan bobot bukti perlu dinilai oleh profesional yang memahami seluruh berkas.

Pertanyaan umum

Apakah AI dapat memastikan sebuah rekaman adalah deepfake?

Tidak secara otomatis. Detektor dapat membantu triase, tetapi hasilnya perlu diuji terhadap file sumber dan metode yang diketahui.

Apakah MA mengumumkan pelatihan deepfake?

Pengumuman yang diperiksa menyebut pelatihan AI bertema kejahatan, etika, dan pemanfaatan di pengadilan; tidak ada dasar untuk menyebutnya kurikulum khusus deepfake.

Kapan aturan dan berita diperiksa?

UU dan pengumuman MA diperiksa pada 4 Oktober 2026. Periksa naskah resmi dan perkembangan terbaru sebelum mengutipnya dalam perkara.