KUHAP Baru dan Lama: Perubahan yang Perlu Dipetakan

Sejak 2 Januari 2026, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru berlaku. Namun, jawaban atas pertanyaan “aturan mana yang dipakai untuk perkara tertentu?” tidak cukup dengan membandingkan tahun undang-undang. Tahap proses perkara pada tanggal berlakunya aturan baru menentukan aturan peralihan yang relevan. UU Nomor 20 Tahun 2025 tercatat berlaku dan mencabut UU Nomor 8 Tahun 1981 pada basis data peraturan BPK. Teks dan status resmi UU 20/2025.

Artikel ini membantu kantor hukum dan pembaca umum membuat peta awal, bukan menentukan hukum yang berlaku untuk suatu perkara. Untuk uraian menyeluruh mengenai cara memperoleh berkas resminya, baca juga panduan mencari PDF KUHAP baru.

Mulai dari tanggal berlaku dan tahap perkara

UU 20/2025 diundangkan pada 17 Desember 2025 dan mulai berlaku 2 Januari 2026 menurut catatan BPK. Tanggal perkara terjadi sendiri belum selalu menjawab apakah KUHAP lama atau baru yang dipakai. Pasal 361 memetakan sejumlah keadaan berdasarkan apakah perkara masih di penyidikan atau penuntutan, apakah sudah dilimpahkan ke pengadilan, dan apakah pemeriksaan terdakwa telah dimulai. Lihat UU 20/2025 pada JDIH BPK.

Secara ringkas, Pasal 361 huruf a menyebut perkara yang sedang berada dalam tahap penyidikan atau penuntutan saat undang-undang berlaku diselesaikan menurut KUHAP lama. Huruf b mengatur tindak pidana yang terjadi sebelum UU baru, tetapi penyidikan dan penuntutannya belum dimulai, menggunakan UU baru. Huruf c membedakan perkara yang telah dilimpahkan dan pemeriksaan sidang sudah berjalan; huruf d mengatur perkara yang telah dilimpahkan tetapi pemeriksaan terdakwa belum dimulai. Baca rumusan lengkap, termasuk pengecualian peninjauan kembali, sebelum menerapkannya.

Khusus huruf c, perkara yang pemeriksaan sidangnya sudah dimulai dilanjutkan dengan KUHAP lama, sedangkan permohonan peninjauan kembali mengikuti KUHAP baru. Huruf d mengarahkan pemakaian KUHAP baru jika perkara sudah dilimpahkan tetapi pemeriksaan terdakwa belum dimulai. Perbedaan “sidang sudah dimulai” dan “pemeriksaan terdakwa belum dimulai” harus diverifikasi dari berkas serta catatan persidangan, bukan ditebak dari tanggal pelimpahan saja.

Perubahan prosedur perlu dibaca berdasarkan pasalnya

Basis data BPK merangkum beberapa perubahan pada UU 20/2025, antara lain penguatan hak para pihak, pembagian peran penyidik dan penuntut umum, upaya paksa, praperadilan, keadilan restoratif, serta pengaturan saksi mahkota dan perjanjian penundaan penuntutan. Ringkasan itu berguna untuk orientasi, tetapi bukan pengganti teks pasal dan aturan pelaksana. Abstrak dan dokumen resmi BPK.

Contoh praktis: sebuah kantor diminta membantu menyusun kronologi perkara yang sudah memasuki penuntutan sebelum 2 Januari 2026. Jangan langsung mengubah seluruh daftar prosedur ke KUHAP baru karena judul berita menyebut “KUHAP 2026”. Catat tanggal kejadian, tanggal dimulainya penyidikan, status penuntutan, tanggal pelimpahan, serta apakah pemeriksaan terdakwa sudah dimulai. Setelah itu cocokkan dengan huruf Pasal 361 yang relevan. Bila salah satu tanggal belum terkonfirmasi, tandai sebagai data yang perlu dilengkapi, bukan diisi berdasarkan perkiraan.

Buat matriks perubahan yang bisa diaudit

Untuk membandingkan KUHAP lama dan baru, gunakan satu baris untuk satu isu, lalu catat: pasal lama, pasal baru, tahap proses yang terpengaruh, sumber resmi, tanggal efektif, dan pertanyaan yang belum terjawab. Pisahkan perubahan bunyi norma dari tafsir praktisi atau berita. Apabila sebuah isu bergantung pada peraturan pelaksana, tulis nama dan status aturan itu secara terpisah. Jangan menyimpulkan prosedur baru hanya dari ringkasan abstrak.

Simpan versi dokumen dan tanggal akses. Jika menggunakan PDF, cocokkan nomor undang-undang, tahun, halaman judul, dan pasal yang dikutip dengan metadata pada JDIH BPK. Cara ini penting ketika berkas kerja berpindah tangan beberapa bulan kemudian atau ketika muncul perubahan peraturan lain. Untuk kantor notaris, PPAT, atau konsultan yang mengelola administrasi berkas, matriks ini dapat membantu penelusuran sumber dan catatan proses; ia bukan analisis hukum atas perkara.

Kolom “belum dipastikan” juga berguna. Misalnya, tulis bahwa tanggal dimulainya pemeriksaan terdakwa belum ditemukan dan beri nama petugas yang perlu meminta salinan berita acara. Hindari menyamarkan kekosongan data dengan kesimpulan bersyarat yang terdengar pasti. Setelah dokumen datang, catat siapa yang memeriksa dan apakah pembacaan aturan peralihan berubah. Dengan begitu, pembaca dapat membedakan fakta yang sudah didukung berkas dari asumsi kerja.

Pertanyaan umum

Apakah seluruh perkara setelah 2 Januari 2026 otomatis memakai KUHAP baru?

Tidak. Pasal 361 mengatur transisi berdasarkan tahap perkara pada saat UU baru berlaku. Periksa huruf yang cocok dengan kondisi perkara dan teks lengkapnya.

Apakah Pasal 361 mengatur semua situasi tanpa tafsir?

Tidak selalu. Fakta tentang tanggal dan tahap perkara harus dipastikan, dan persoalan penerapan dapat memerlukan penilaian profesional. Artikel ini hanya peta awal.

Kapan status tulisan ini diperiksa?

Status peraturan diperiksa pada 4 Oktober 2026 melalui basis data resmi BPK. Untuk langkah menemukan, mengunduh, dan memeriksa dokumen, lihat panduan PDF KUHAP.