RUU HPI: Kontrak Lintas Negara dan Risiko Nominee

Kontrak lintas negara dapat menimbulkan pertanyaan tentang hukum yang dipilih, pengadilan atau forum penyelesaian, bahasa, pembayaran, dan pelaksanaan putusan. Pembahasan RUU Hukum Perdata Internasional (HPI) dapat menjadi konteks penting, tetapi usulan atau aspirasi legislator bukan aturan yang telah berlaku. Berita resmi DPR pada 18 September 2026 menyebut Panitia Khusus mendorong RUU HPI yang lebih komprehensif; berita 15 September juga melaporkan pembahasan serta pandangan anggota. Berita DPR 18 September dan berita DPR 15 September.

Naskah final dan pasal RUU terbaru tidak diverifikasi untuk artikel ini. Karena itu, uraian berikut adalah daftar uji untuk membaca kontrak dan status hukum, bukan ringkasan ketentuan RUU.

Jika kontrak lintas negara melibatkan layanan digital, checklist transfer data klien ke cloud membantu memetakan vendor dan lokasi pemrosesan. Jika transaksi terkait tanah, status Reforma Agraria 2026 membahas dokumen pertanahan dan keterbatasan sumber yang tersedia.

Petakan unsur asing dalam transaksi

Mulai dengan pertanyaan konkret: di mana para pihak berdomisili, di mana badan usaha didirikan, di mana kewajiban dilakukan, dari mana pembayaran dikirim, di mana barang atau aset berada, dan negara mana yang dituju jika terjadi sengketa? Catat pula bahasa kontrak, mata uang, pihak yang menandatangani, serta apakah ada afiliasi atau perantara. Unsur-unsur ini membantu mengidentifikasi persoalan yang perlu dianalisis, tetapi satu faktor saja tidak menentukan hukum yang berlaku.

Periksa klausul governing law, pilihan forum, arbitrase, pemberitahuan, dan pelaksanaan putusan. Klausul pilihan hukum tidak otomatis menyelesaikan isu kapasitas para pihak, aturan wajib, tata cara pembuktian, atau kemampuan melaksanakan putusan di negara lain. Jangan menyalin klausul standar tanpa memastikan transaksi dan yurisdiksinya cocok.

Jangan menganggap draf RUU sebagai jawaban

RUU masih merupakan proses legislasi. Untuk setiap klaim tentang substansinya, cari naskah resmi dengan versi dan tanggal yang jelas, lalu cocokkan pasal dengan risalah atau keterangan proses. Berita DPR yang disebut di atas menunjukkan pembahasan dan aspirasi agar cakupan RUU komprehensif; berita itu tidak membuktikan bahwa sebuah usulan tertentu telah menjadi pasal final. Periksa kembali status di JDIH sebelum menjadikan RUU sebagai dasar opini.

Contoh fiktif: perusahaan Indonesia menandatangani kontrak jasa dengan vendor luar negeri. Tim kantor membuat daftar hal yang perlu dikonfirmasi: siapa penerima manfaat jasa, mata uang dan pajak, hukum yang dipilih, tempat pemberitahuan, akses terhadap data, serta cara menjalankan putusan. Daftar itu menandai pertanyaan untuk negosiasi dan penasihat setempat, bukan menetapkan jawaban hukum.

Nominee tidak menghapus batas hak atas tanah

Istilah nominee kadang dipakai untuk menggambarkan perjanjian ketika seseorang tercatat memegang hak bagi pihak lain. Sebutan itu sendiri tidak memastikan sah atau tidaknya struktur, dan tidak mengubah pembatasan hukum pertanahan. Pasal 21 ayat (1) UU 5/1960 menyatakan hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai Hak Milik. Teks resmi UU 5/1960 pada BPK.

Pada saat yang sama, hukum Indonesia mengatur bentuk hak dan kondisi tertentu yang dapat dimiliki orang asing, termasuk pengaturan hunian dalam PP 18/2021. Itu bukan izin umum bagi WNA untuk memegang Hak Milik secara terselubung melalui nominee. Baca kategori hak, syarat, dan dokumen yang tepat; jangan menyederhanakan aturan menjadi “orang asing sama sekali tidak dapat memiliki atau menggunakan properti” ataupun “kontrak nominee membuatnya boleh”. PP 18/2021 pada BPK.

Pemeriksaan dokumen sebelum penandatanganan

Untuk transaksi lintas negara yang terkait tanah atau properti, kumpulkan identitas dan kewenangan para pihak, sertifikat atau bukti hak, riwayat pengalihan, persetujuan yang diperlukan, sumber pembayaran, rancangan perjanjian, dan bukti komunikasi. Minta penjelasan tertulis tentang tujuan ekonomi transaksi serta hubungan para pihak. Jika ada struktur nominee, minta penilaian hukum independen sebelum menandatangani atau menerima dana.

Notaris atau PPAT menjalankan kewenangan sesuai aturan profesi dan transaksi yang dihadapi. Berita RUU HPI tidak memperluas kewenangan atau memberi jaminan bahwa struktur tertentu dapat digunakan. Administrasi yang rapi membantu menelusuri dokumen, tetapi tidak menyembuhkan pelanggaran hukum atau menggantikan pemeriksaan atas substansi.

Dalam transaksi lintas negara, tentukan pula siapa yang memegang dokumen asli, siapa yang boleh memberi instruksi, bagaimana perbedaan nama atau transliterasi dicocokkan, dan bagaimana otoritas penandatangan diverifikasi. Jika nilai atau aset berada di Indonesia, jangan menganggap putusan atau dokumen asing dapat langsung dijalankan tanpa proses yang berlaku. Identifikasi pertanyaan ini sejak negosiasi agar pihak yang berkepentingan dapat meminta pemeriksaan yang tepat.

Pertanyaan umum

Apakah RUU HPI sudah mengatur kontrak asing?

Sumber DPR yang diperiksa menunjukkan RUU masih dibahas. Tanpa naskah final dan status pengundangan, jangan mengutip usulan sebagai hukum berlaku.

Apakah nominee membuat WNA dapat memiliki Hak Milik?

Tidak dapat disimpulkan demikian. Pasal 21 UU 5/1960 membatasi Hak Milik kepada WNI. Bentuk hak lain mengikuti syarat aturan yang berlaku.

Kapan status ini diperiksa?

Berita DPR dan peraturan pertanahan diperiksa pada 4 Oktober 2026. Periksa kembali status RUU dan aturan terkini sebelum mengambil keputusan transaksi.