PERINTIS 10 Hari: Checklist Berkas dan Tahapan PPAT

PERINTIS 10 Hari adalah skema layanan peralihan hak yang menyelaraskan pekerjaan pemerintah daerah, PPAT, dan Kantor Pertanahan. Angka sepuluh hari merupakan target rangkaian layanan di Kantah peserta, bukan janji bahwa semua transaksi tanah di Indonesia selesai dalam waktu yang sama. Kantor PPAT perlu memastikan lokasi layanan, kesiapan dokumen, pembayaran, jadwal para pihak, dan koordinat bidang sebelum menjanjikan perkiraan waktu kepada klien.

Apa yang dimaksud PERINTIS 10 Hari?

Kepmen ATR/BPN Nomor 1803/SK-HR.01/VIII/2026 tentang Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) ditetapkan pada 12 Agustus 2026 dan tercatat berstatus berlaku di JDIH ATR/BPN. Pengumuman resmi kementerian menjelaskan pembagian target menjadi tiga hari untuk verifikasi BPHTB oleh pemerintah daerah, dua hari untuk pembuatan AJB oleh PPAT, dan lima hari untuk proses di Kantor Pertanahan. JDIH ATR/BPN dan penjelasan cakupan serta tahapan layanan.

Skema ini menghubungkan tahapan yang berada di kewenangan berbeda. Karena itu, durasi tidak sepenuhnya dikendalikan kantor PPAT. Kementerian ATR/BPN mengumumkan perluasan layanan ke 95 Kantah sejak 24 September 2026 dan menyebut target penerapan nasional mulai 1 Januari 2027. Sebelum menerima berkas dengan target tersebut, tanyakan apakah Kantah lokasi bidang sudah menjalankan PERINTIS dan bagaimana kantor setempat menerima permohonan.

Siapkan urutan kerja sebelum menjadwalkan AJB

Mulai dengan memastikan identitas penjual dan pembeli, kewenangan bertindak, jenis hak, data bidang, serta kecocokan dokumen dasar. Cocokkan sertipikat dengan identitas para pihak dan keadaan objek. Pastikan pula apakah ada catatan hak tanggungan, blokir, sita, perkara, izin pemindahan, atau kondisi lain yang perlu ditangani lebih dulu. Pemeriksaan ini membantu kantor menemukan hambatan sebelum para pihak datang untuk menandatangani akta.

Sesudah data pokok diperiksa, koordinasikan kewajiban pajak dengan pihak yang bertanggung jawab. Untuk transaksi yang masuk ke layanan PERINTIS, verifikasi BPHTB pemerintah daerah adalah bagian tersendiri dari jadwal. PPh atas pengalihan hak juga memiliki alur administrasi tersendiri. Simpan bukti pembayaran, nomor billing, bukti penerimaan, serta status permohonan pada folder pekerjaan yang sama.

Jadwalkan penandatanganan AJB setelah syarat untuk pembuatan akta terpenuhi. Jangan memakai target dua hari sebagai alasan untuk memotong pemeriksaan identitas atau objek. Atur pula waktu pengajuan dokumen ke Kantah, sebab target lima hari pada tahap itu baru relevan setelah permohonan masuk dan memenuhi syarat layanan.

Checklist operasional untuk PPAT dan staf

Sebelum memberi estimasi, catat lima hal berikut:

• Kantah lokasi tanah dan konfirmasi bahwa layanan PERINTIS sedang dijalankan di sana.
• Identitas dan kewenangan para pihak, sertipikat, data bidang, dan hasil pengecekan yang relevan.
• Status kewajiban pajak, nomor billing, bukti setor, serta bukti verifikasi yang diminta instansi.
• Jadwal para pihak untuk pemeriksaan dan penandatanganan AJB.
• Titik lokasi atau geotagging objek jika diminta dalam alur setempat, serta bukti bahwa pengambilan titik sesuai bidang yang diperiksa.

ATR/BPN menyebut geotagging sebagai pembaruan proses yang membantu pengecekan objek dan pengelolaan waktu PPAT. Pastikan staf mengetahui siapa yang mengambil titik, kapan dilakukan, dan bagaimana bukti koordinat disimpan. Informasi lokasi tidak menggantikan pemeriksaan data yuridis atau pengecekan resmi. Penjelasan ATR/BPN tentang geotagging dan manajemen waktu PPAT.

Contoh jadwal fiktif yang tidak menjanjikan hasil

Dalam contoh fiktif, kantor menerima rencana jual beli tanah di Kota Samarinda. Staf lebih dulu memastikan Kantah setempat termasuk peserta layanan, lalu mencatat status verifikasi pajak daerah, menyiapkan jadwal pemeriksaan para pihak, dan mengambil koordinat bidang sesuai proses yang diminta. Setelah syarat akta terpenuhi, PPAT menjadwalkan penandatanganan AJB. Sesudah pendaftaran diterima, staf mencatat nomor berkas dan mengabarkan perkembangan berdasarkan status resmi, bukan perkiraan pribadi.

ATR/BPN melaporkan contoh layanan yang selesai lebih cepat dari target di beberapa kasus. Contoh tersebut menunjukkan bahwa proses bisa efisien ketika pihak terkait siap, tetapi tidak membuktikan bahwa perkara lain pasti selesai dalam tiga atau delapan hari. Sampaikan target program sebagai target layanan dan konfirmasi penyimpangan atau kekurangan berkas kepada klien secara tertulis.

Status dan batas informasi per 4 Oktober 2026

Pada tanggal ini, Kepmen tercatat berlaku di JDIH dan kementerian mengumumkan 95 Kantah telah menjalankan layanan, dengan target perluasan nasional pada 1 Januari 2027. Cakupan pelaksanaan dapat berubah. Periksa kembali daftar dan petunjuk Kantah sebelum membuat komitmen waktu. Artikel ini membahas target program yang dijelaskan ATR/BPN; keputusan final atas berkas tetap berada pada instansi yang memeriksa.

Untuk membedakan dokumen transaksi dan pendaftaran, baca juga panduan AJB, PPJB, dan sertipikat. NotarisApp membantu pencatatan administratif pekerjaan dan tindak lanjut kantor. Aplikasi tidak terhubung ke BPN, tidak memvalidasi legalitas bidang, dan tidak menjamin status atau waktu layanan. Lihat paket NotarisApp.

Pertanyaan umum

Apakah semua balik nama selesai dalam 10 hari?

Tidak. Sepuluh hari adalah target skema layanan pada Kantah yang menjalankannya. Periksa lokasi, jenis permohonan, kesiapan berkas, dan konfirmasi instansi.

Apakah PERINTIS mengganti kewajiban pemeriksaan PPAT?

Tidak. Target waktu tidak menghapus kebutuhan pemeriksaan pihak, dokumen, objek, pajak, dan kondisi hukum sesuai aturan yang berlaku.

Apakah tanah waris otomatis masuk skema yang sama?

Jangan menganggap demikian. Pengumuman yang dirujuk menjelaskan tahapan PERINTIS untuk peralihan jual beli melalui AJB. Periksa jenis permohonan dan layanan pada Kantah setempat.