Girik Setelah Februari 2026: Apa yang Perlu Diperiksa?

Setelah tenggat dalam PP 18/2021 berakhir, bukti tertulis tanah bekas milik adat tidak lagi digunakan sebagai alat pembuktian hak dan hanya menjadi petunjuk dalam pendaftaran tanah. Perubahan fungsi dokumen seperti girik tidak dengan sendirinya berarti tanah hilang, otomatis menjadi tanah negara, atau langsung menjadi milik pihak lain. Pemilik tetap perlu mengidentifikasi status objek dan menempuh proses pendaftaran yang sesuai.

Apa yang berubah pada Februari 2026?

Pasal 96 PP 18/2021 mewajibkan pendaftaran alat bukti tertulis tanah bekas milik adat yang dimiliki perorangan paling lama lima tahun sejak PP berlaku. Setelah jangka waktu itu berakhir, dokumen tersebut dinyatakan tidak berlaku sebagai alat pembuktian hak dan hanya menjadi petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah. PP ini berlaku sejak 2 Februari 2021, sehingga periode lima tahun berakhir pada 2 Februari 2026. Teks PP 18/2021 di JDIH ATR/BPN dan naskah resmi PP 18/2021.

Penjelasan Pasal 96 menerangkan bahwa tidak berlakunya alat bukti tertulis tersebut tidak mengubah status tanahnya. Jadi, jangan menyebarkan klaim bahwa setiap tanah bergirik otomatis diambil negara pada Februari 2026. Yang berubah adalah kegunaan dokumen lama sebagai alat bukti, bukan keputusan yang menyatakan siapa pemegang hak atas bidang tertentu.

Istilah girik, Letter C, petuk, atau surat desa juga sering dipakai untuk dokumen dengan riwayat dan isi berbeda. Pastikan dokumen yang dipegang memang masuk kategori aturan tersebut. Surat keterangan penguasaan, catatan pajak, dan arsip desa dapat menjadi petunjuk awal, tetapi tidak otomatis membuktikan hak terdaftar.

Dokumen lama tetap perlu disimpan

Jangan membuang atau mengubah dokumen lama. Simpan girik, Letter C, petuk, riwayat peralihan, surat pembayaran pajak, surat keterangan, bukti penguasaan, dan dokumen keluarga yang menerangkan asal bidang. Catat siapa yang menguasai tanah dan kapan dokumen diterbitkan. Informasi ini dapat membantu penelusuran saat mengajukan pendaftaran, meski fungsi pembuktian dokumen berbeda setelah batas waktu.

Kumpulkan juga identitas pemohon, peta atau sketsa lokasi, dokumen perolehan lain, bukti penguasaan fisik, serta keterangan batas dari pihak yang berbatasan bila tersedia. Jangan menyusun surat yang menyatakan fakta yang tidak benar atau meminta saksi menandatangani keterangan yang tidak mereka ketahui.

Sumber resminya harus dibedakan. Arsip desa dapat menjelaskan riwayat administrasi setempat; Kantor Pertanahan memeriksa data pendaftaran dan prosedur layanan. Jika nama, luas, batas, atau penguasa berbeda antar dokumen, buat daftar ketidaksesuaian dan mintakan arahan sebelum memproses transaksi.

Langkah awal untuk mendaftarkan tanah

1. Identifikasi lokasi dan riwayat. Catat desa, kecamatan, batas, luas yang diketahui, jenis dokumen, serta siapa yang menguasai.
2. Periksa arsip terkait. Minta salinan atau penjelasan data desa yang relevan dan cocokkan dengan dokumen keluarga atau perolehan.
3. Tanyakan data pertanahan. Hubungi Kantor Pertanahan lokasi bidang untuk mengecek apakah bidang sudah terdaftar, tumpang tindih, atau memiliki kendala.
4. Siapkan permohonan sesuai kategori. Pendaftaran pertama kali dan pemeliharaan data memiliki persyaratan berbeda.
5. Simpan bukti proses. Catat tanda terima, nomor berkas, petugas atau kanal resmi, kekurangan dokumen, dan langkah lanjutan.

Syarat bergantung pada keadaan bidang dan jalur pendaftaran, termasuk apakah ada klaim pihak lain atau penggunaan lahan tertentu. Jangan menerima daftar berkas dari unggahan media sosial sebagai pengganti konfirmasi Kantah.

Contoh fiktif: Letter C sebagai petunjuk

Dalam contoh fiktif, sebuah keluarga menemukan Letter C dan bukti pembayaran pajak lama atas bidang yang ditempati orang tua mereka. Mereka tidak mengiklankan tanah itu sebagai sertipikat atau langsung menjualnya. Keluarga membawa dokumen ke desa dan Kantor Pertanahan untuk menelusuri arsip, batas, riwayat penguasaan, dan status pendaftaran. Bila ditemukan perbedaan, mereka menyelesaikannya sebelum menandatangani perjanjian.

Contoh ini menunjukkan bahwa dokumen lama masih berguna untuk menyusun kronologi, tetapi tidak cukup untuk menyimpulkan status hak setelah Pasal 96 berlaku. Hasil pemeriksaan ditentukan oleh dokumen, data, dan prosedur resmi yang relevan pada bidang tersebut.

Status hukum per 4 Oktober 2026

PP 18/2021 berstatus berlaku dalam sumber hukum yang diperiksa. Batas lima tahun Pasal 96 telah lewat pada tanggal artikel ini ditulis. Pasal 97 juga menyebut surat keterangan tanah, surat keterangan ganti rugi, surat keterangan desa, dan dokumen sejenis sebagai petunjuk dalam pendaftaran tanah. Penilaian tiap bidang tetap memerlukan pemeriksaan fakta dan dokumen.

Untuk tanah waris, baca panduan pendaftaran peralihan hak waris. Untuk memantau pengajuan setelah berkas diterima, gunakan panduan nomor berkas BPN. NotarisApp membantu merapikan dokumen dan tindak lanjut kantor, bukan menetapkan hak atau mengubah girik menjadi sertipikat secara otomatis. Lihat paket NotarisApp.

Pertanyaan umum

Apakah tanah bergirik otomatis menjadi milik negara pada Februari 2026?

Tidak. Penjelasan PP 18/2021 menyatakan perubahan fungsi alat bukti tidak mengubah status tanah. Status tiap bidang perlu diperiksa.

Apakah girik masih berguna setelah batas lima tahun?

Dokumen yang masuk kategori Pasal 96 tidak lagi menjadi alat pembuktian hak setelah masa tersebut. Dokumen itu hanya menjadi petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah.

Apakah semua Letter C diperlakukan sama?

Jangan menyimpulkan hanya dari nama dokumen. Periksa isi, asal, riwayat, hubungan dengan bidang, dan aturan yang berlaku bersama instansi terkait.